uu jabatan notaris. S. uu jabatan notaris

menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi. notaris selalu memperhatikan kepatutan yang berlaku di masyarakat. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 03. Kewenangan notaris dapat dilihat dalam pasal 15 UU 2/2014. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jis. Demikian jawaban dari kami, semoga. Namun, notaris yang enggan mengambil sidik jari itu terancam sanksi sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) atau berdasarkan undang-undang. Sementara itu, PPAT diatur melalui PP No. 1948-200 diatur ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan protokol-protokol sehubungan dengan yang disebutkan lima notaris sementara yang diangkat di Jakarta, Surabaya dan Medan. Pada UU Jabatan Notaris sendiri, ketentuan dalam pembuatan akta ditafsirkan pembuatannya dengan menggunakan kertas (paper based). Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini. 33), Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang mengatakan bahwa “suatu akta otentik adalah sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 UU No. 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan. Notaris. UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN berhasil diundangkan. 2] Nama : Kant Kamal. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Notaris memperoleh kewenangannya langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekutif. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 4 Juli 2013. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 19 Juli 2022. (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Namun, notaris tidak digaji negara. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni: Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. 23 Habibi Ajdie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. co. Nurdin INomor 24, RT/RW 008/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. art10 Abstracttugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud akta. pasal Peraturan Jabatan Notaris, sedangkan dalam UU No. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT. Artinya sudah sepatutnya se orang Notaris melaksana kan kewajiban. Syarat Diangkat Menjadi Notaris: Sesuai dengan UU No 2/2014 tentang Jabatan Notaris, syarat diangkat menjadi notaris yaitu: - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Sementara itu, PPAT diatur melalui PP No. 2 Tahun 2014[2]) pada Pasal 1 Angka 6 dan Bab IX Pengawasan, terdiri atas 4 Bagian, Pasal 67 - 81. Salah satu perubahan yang terjadi dalam UU Jabatan Notaris yang baru ini adalah mengenai magang notaris sebagai persyaratan menjadi notaris. Penentangan terhadap lahirnya UUJN tidak hanya datang dari lingkungan notaris, tapi juga dari kalangan Pejabat Pembuat Akta Pertanahan (PPAT). 2 Tahun 2014 (UUJN-P) yang mulai ber-laku pada 15 Januari 2014. 2 T ahun 2014), pasal dalam undang-undang a quo yang dimohonkan pengujiannya adalah P asal 17 ayat (1) huruf a yang berbun yi, “Notaris. UU No. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP MUSNAHNYA MINUTA AKTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS JURNAL SKRIPSI Disetujui Dan Disahkan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Disusun Oleh : FIGUR VALIAN NPM. Powered by jDownloads. (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:Hadirnya UU Jabatan Notaris yang baru ini bukan hanya menjadi perhatian para notaris yang sudah berpraktek, tetapi juga para calon notaris, yakni mahasiswa magister kenotariatan. Download Free PDF. UUJN, Pasal 1 angka 7. 4432, Pasal 1 Angka 1. Sebelum berlakunya UU No. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. FGD - Rancangan Perubahan UU Fidusia. melekat pada jabatan Notaris tetapi pada PPAT dan pejabat lelang pun masuk dalam kualifikasi pejabat umum. Tanggung jawab ialah rambu etika pertama yang harus dijaga. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,. Permenkumham No. Apa itu Notaris? Menurut UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. Jabatan Notaris). Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki payung hukum yakni UU No 30 Tahun 2014,. Disisi lain, notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. (Brinda Anitha Wirastuti . 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang. 16 ayat (1) huruf f. Partomuan Pohan, Beberapa Catatan Atas UU No. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Belum Tersedia. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara itu, kewenangan notaris yang lebih detail tertera dalam Undang-Undang (UU) No. 64 Tahun 1995, TLN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, seiring berjalannya waktu, di usianya yang belum genap “10 tahun” undang-undang a quo telah. Loc. 13. UU Jabatan Notaris antara lain telah mengatur bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai suatu badan usaha atau perusahaan. 5491, Pasal 1 angka 1. Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU. id. UU Jabatan Notaris 1 Naskah. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN No. , hlm. Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada kecuali Quebec serta beberapa negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya. 21 Universitas IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengartikan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (PP) NO. 2, LN. Makhkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat (1) huruf a (UU UJ) di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (3/8). Hukum Notaris Indoensia, Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 6Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. id. H. Bambang menuturkan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta otentik. id ABSTRAK Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris, wilayah kerja notaris mencakup seluruh wilayah dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya. 13. MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS. Kewajiban notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga. Ada beberapa istilah jabatan terkait notaris antara lain : Pejabat. Ulasan: Kami kurang jelas apakah jual beli tanah tersebut dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) ataukah notaris. Calon notaris yang telah menyelesaikan pendidikan kenotariatan wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur UU No. 2. 4 Tahun 1996) f) Membuat akta risalah lelang. INI didirikan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda tepatnya pada September 1908. Unduh dokumen resmi UUJN dalam format pdf di sini. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 5491, (Selanjutnya UUJN 02 Tahun 2014) 6. 2. Kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang pun tidak termasuk kepada materi batang tubuh suatu undang-undang. Rincian tugas-tugas dari notaris Indonesia bisa Sedulur lihat di bawah ini. bymodis febyiswa. Jabatan. UU No. UU Jabatan Notaris. PP INI Peduli Bencana Banjir - Bakti Sosial. Jabatan Notaris” yang kemudian diubah menjadi “ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sebagai pengganti dari. 1949. 3 Tahun 2014, TLN No. Digital 20284215 T29450 Tinjauan yuridis. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. UU ini menjadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, UU. 1 Teori Jabatan dan Jabatan Notaris 3. Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris. Kewajiban notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri,. 1. Lumban Tobing, kewenangan Notaris meliputi 4 hal, yaitu : a. Fungsi dan Tugas Notaris. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian karena antara Pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan notaris tidak digaji dari anggaran Pemerintah, namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris. pegawai negeri; 2. Pasal 4 Menteri dapat melakukan p en ambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) . 2] Nama : Kant Kamal Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Dr. UU No. Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung DPR/MPR pada tanggal 14 September 200411 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004 terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal, yang setiap bab nya. 5 R. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. Notaris pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan. PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. jelas disebutkan ditujukan bagi jabatan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang Notaris (sebagaimana asas titulus est berbunyi: “setiap orang yang dengan lex/judul menentukan isi undang- sengaja mencegah, merintangi, atau undang), namun dengan menggagalkan secara langsung tidak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2. 15 ayat (2) huruf f Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Jabatan Pejabatan Pembuat Akta Tanah, PP No. Sehingga akhirnya dari topik seminar dan FGD ini sudah bisa ditebak ujungnya : pelaksanaan tugas, wewenang dan jabatan notaris, mau pakai manual atau elektronik, akan bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 55-56. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT Refika Aditama 2008. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) selengkapnya menyatakan: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 56. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 20885/iustum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris yang ditetapkan berdasarkan : 6. . ntb. Permohonan ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI. Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UU Jabatan Notaris adalah notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. 2. Apakah hal seperti itu diperbolehkan?12. Peraturan Perundang-undangan. jogloabang Sab, 08/08/2020 - 20:12. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. H. Notaris memiliki banyak kewenangan, di antaranya melakukan pendaftaran akta hingga mengesahkan tanda tangan yang tertera pada akta. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau. 1. Sistem ini dijaga kuat oleh UU Jabatan Notaris . | Find, read and cite all the research you. H. Undang-Undang No. tentang Jabatan Notaris, UU No. 5 Prinsip Equality 3. Undang – Undang ini mengatur tentang notaris dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang notaris. Notaris menurut UU No. Analisis Kasus. Mari kita lihat penegasan kembali penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam UU Jabatan Notaris: Pasal 1 Angka 1 UU Jabatan Notaris. Andi Hartanto. Suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya serta Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. 8. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang. Pertimbangan UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah: bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan; Salah satu perubahan yang terjadi dalam UU Jabatan Notaris yang baru ini adalah mengenai magang notaris sebagai persyaratan menjadi notaris. a. Beleid tentang Jabatan Notaris memasuki ujian baru, melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang (UU) NO. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. UU Jabatan Notaris No. Jasa Hukum. id , Jakarta – Negara memberi andil bagi lahirnya notaris yang mengabaikan larangan dan kewajiban yang tercantum di dalam Undang-Undang No. Memang benar UU No. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jumlah penduduk; dan/atau c. Pejabat. UU tersebut lebih lanjut dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima dan menolak uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. Notaris: 2/2014 Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan UU Lainnya. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Apabila Notaris meninggal . (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Hak cuti bisa diambil setelah notaris. 10 10 Pasal 3 UU No 2/2014 yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia. Merujuk pada pasal 1 angka 1 (satu) UU No. Pitlo dalam Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004, menetapkan Kode Etik bagi para.